Tentang Akuisisi Newcastle United yang Rumit Betul

Tanggal 1 Desember 2018, Newcastle United melakoni laga kandang melawan West Ham United di Sports Direct Arena. Namun, ada hal tak lazim terjadi pada pertandingan tersebut: mayoritas bangku pendukung tuan rumah kosong, bahkan saat laga sudah memasuki kick-off.

Ada alasan tertentu di balik kondisi tersebut. Pendukung The Magpies ternyata memboikot laga tersebut dengan inisiatif bernama ‘11th minute walk-in protest’ yang ditujukan untuk pemilik klub, Mike Ashley.

Ashley mulai menjabat sebagai pemilik klub pada Juni 2007. Pemilik perusahaan retail alat-alat olahraga, Sports Direct, tersebut mendapatkan status pemilik setelah membeli saham mayoritas dari pemilik sebelumnya, John dan Douglas Hall, serta chairman, Freddy Shepherd.

Namun, sejak itu, keputusan-keputusan Ashley dinilai merugikan. Mulai dari mempersilakan legenda klub, Kevin Keegan --yang saat itu berstatus manajer-- pergi, memecat Chris Hughton yang baru 20 hari melatih, dan mengubah nama St. James’ Park menjadi Sports Direct Arena.

Pendukung Newcastle lantas memintanya angkat kaki. Namun, Ashley ogah rugi. Ia mencari cara agar penjualan klub memberikannya keuntungan. Setelah beberapa konsorsium dikabarkan gagal melakukan akuisisi, Januari 2020 datang konsorsium bermodal besar.

Konsorsium ini dipimpin PCP Capital Partners, yang diisi oleh Public Interest Fund (PIF) milik Kerajaan Arab Saudi dan perusahaan properti dan investasi, Reuben Brothers. Mereka disebut telah menyiapkan uang sebesar 300 juta poundsterling untuk mengambil alih kepemilikan.

Rencana akuisisi ini tak hanya membuat Ashley senang. Mayoritas pendukung Newcastle pun demikian. Mereka meminta Ashley segera menandatangani proposal yang berisikan 350 halaman tersebut dan mengirimkannya ke Premier League.

Meski demikian, rencana tersebut tak sepenuhnya mulus. Hampir tiga bulan sejak rencana tersebut bergulir, Direktur Amnesty International Inggris, Kate Allen, meminta Premier League memikirkan ulang akuisisi tersebut.

Menurut Allen, chairman PIF yang juga Pangeran Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), memiliki rekam jejak yang buruk soal hak asasi manusia. Mulai dari tindakannya dalam menghadapi pengkritik pemerintah hingga isu pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

"Semua bisnis perlu membentengi diri dari pelaku dan tindak pelanggaran HAM, tak terkecuali sepak bola. Ini bukan hanya soal bisnis. Ini adalah upaya membangun citra Premier League dan suporter Newcastle United," kata Allen.

Isu kemanusiaan juga menjadi bahan pertimbangan Human Rights Foundation (HRF). Lembaga HAM tersebut mengingatkan Premier League bahaya moral yang akan muncul apabila menyetujui akuisisi Newcastle.

“Premier League berkesempatan untuk merespons atas tindakan Arab Saudi terhadap HAM. Memblokir pembelian tersebut akan menunjukkan komitmen kalian soal kebebasan dan keadilan kepada dunia,” terang President HRF, Thor Halvorssen, dan CEO, Garry Kasparov.

Tak berselang lama, giliran pemerintah Qatar yang mengajukan keberatan kepada Premier League atas akuisisi tersebut. Melalui saluran olahraga milik mereka, BeIN Sports, Qatar menilai Arab Saudi memberikan dukungan untuk pembajakan siaran sepak bola.

Tak hanya kepada Premier League, CEO BeIN Sports, Yousef al-Obaidly, juga mengirimkan surat kepada hampir semua pemilik klub. Tujuannya jelas: mendukung akuisisi Newcastle sama dengan mendukung pembajakan siaran.

“Pembajakan siaran akan memberikan dampak kepada kalian. Apa yang mereka lakukan di Timur Tengah dan Afrika Utara tidak hanya menyebabkan kekacauan terhadap pemasukan kalian, tapi juga pendapatan Premier League secara keseluruhan,” kata al-Obaidly.

Kisruh HAM dan pembajakan siaran lantas menjadi polemik. Meski demikian, mayoritas suporter Newcastle enggan menghubungkan dua hal tersebut dengan akuisisi. Bagi mereka, dua isu tersebut menjadi entitas berbeda yang tak seharusnya disangkutpautkan.

Pendapat suporter Newcastle dilacak oleh majalah pendukung Newcastle, The Mag. Pada jajak pendapat yang mereka lakukan kepada 4,701 orang, 58.5% pemilih tak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Arab Saudi soal HAM dan pembajakan.

Dukungan untuk pergantian pemilik serta ketidakpedulian mereka terhadap latar belakang juga dilakukan oleh banyak suporter. Salah satunya adalah pemilik tiket musiman tertua yang sudah mendukung Newcastle selama 35 tahun, Billy Cann.

“Saya tak lagi mau mengeluarkan uang untuk klub apabila masih ada Ashley. Soal akuisisi, kita bisa melihat bagaimana suporter Manchester City mendukung investor baru. Lihat betapa bahagia dan bangganya mereka sekarang,” terang Cann kepada BBC.

Premier League tak bisa memutuskan dengan sembarangan. Banyak pertimbangan yang diambil pada akhirnya membuat kelompok yang pro akuisisi jengah. Akibat tak lagi sabar, mereka menuding Premier League sengaja menjegal proses akuisisi.

Petisi di Change.org dibuat oleh salah satu pendukung Newcastle kepada Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson. Isinya, ia meminta pemerintah melakukan investigasi Premier League dan CEO, Richard Masters, karena sudah 4 bulan lamanya tak kunjung ada kejelasan.

Di balik sikap mayoritas suporter Newcastle, ada sebagian suporter yang enggan melanggengkan tindakan Arab Saudi. Salah satunya adalah Norman Riley yang juga memiliki fanzine True Faith.

Menurutnya, apa yang latar belakang Arab Saudi di HAM dan pembajakan siaran tak bisa dihindarkan. “Jika melihat lebih detail masalah tersebut, saya pasti akan berpikir ulang soal bentuk dukungan kepada klub,” katanya.

“Saya menghormati hak setiap orang dalam mendukung klub ini. Namun, perlu diingat juga bahwa perilaku mereka (Arab Saudi) bertentangan dengan hak yang kita anut di sini,” tambah Riley.

Langkah pendukung Newcastle yang secara tidak langsung mendukung Arab Saudi dan menormalkan tindakan mereka memang patut dipertanyakan. Namun, tak semuanya demikian. Ada pihak yang masih waras dan mengatakan bahwa sikap Arab Saudi layak dipertanyakan.